Deklarasi Hari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

hari ABK

Pada hari Jumat, 29 November 2019, di Sukoharjo, telah dideklarasikan “Hari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Indonesia” bersama Bupati Sukoharjo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kementrian Sosial RI, Kementrian Perlindungan Anak dan Perempuan RI, Tim RBM Kabupaten Sukoharjo, Forum Sanggar Inklusi Kabupaten Sukoharjo, dan Yayasan KARINAKAS. Acara dihadiri oleh sekitar 800 orang peserta, baik itu Pemerintah, anggota Sanggar Inklusi, para ABK serta keluarganya, dan tamu undangan.

peserta ABK

Kabupaten Sukoharjo sebagai inisiator Hari ABK Indonesia ini telah memiliki 12 Sanggar Anak Inklusi yang tersebar di 12 Kecamatan. Dinas Kesehatan telah memfasilitasi 4 terapis dan fasilitas lain untuk memberikan terapi di 12 sanggar tersebut secara bergantian. Forum Sanggar Inklusi yang mewadahi 12 sanggar tersebut bersama Dinas Sosial dan KARINAKAS, telah menyelesaikan Rencana Strategis untuk 3 tahun ke depan, dan di masing-masing sanggar juga telah terbentuk Forum Orangtua ABK, untuk saling berbagi berbagai hal terkait ABK dan perjalanan hidup sanggarnya. Hal ini adalah kolaborasi yang bagus antara KARINAKAS dan Pemerintah.

Terkait anggaran untuk ABK, selain anggaran dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, bantuan pendanaan juga berasal dari anggaran desa serta bantuan pihak lain seperti KARINAKAS dan CSR Perusahaan. Sebagian Sanggar pun juga telah memiliki sumber dana mandiri, walaupun masih sangat terbatas.

piagam ABK2

Semoga deklarasi Hari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini dapat memberi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten lain, dan semakin banyak ABK yang mendapatkan haknya untuk mandiri dan bahagia. Pesan dari bapak Bupati Sukoharjo menyebutkan bahwa deklarasi Hari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini adalah yang pertama di Sukoharjo, bahkan mungkin di Indonesia. Hal senada disampaikan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI, “Deklarasi Hari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ini adalah istimewa dan tiada duanya, kalau Hari Anak, itu sudah biasa, namun ini adlaah hari anak yang berkebutuhan khusus”. Sedangkan Kementrian Perlindungan Anak dan Perempuan RI menegaskan, “Anak berkebutuhan khusus jangan dilecehkan, mereka adalah karunia Allah”. Ibu bupati juga menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus bukanlah aib, mereka harus diterima dan dijaga. (Pramono M.)

 

Prestasi & Penghargaan untuk KARINAKAS pada Program Peduli

akhir program peduli1

Program Peduli KARINAKAS yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF) dan Pemerintah Australia untuk Indonesia (Department of Foreign Affairs and Trade) telah memasuki fase akhir program. Hasilnya adalah berupa praktek yakni: pencapaian yang cukup signifikan dalam mempermudah akses pada layanan dasar untuk difabel, penerimaan sosial, pengembangan ekonomi difabel, serta munculnya kebijakan pemerintah yang lebih inklusif terhadap difabel.

Praktek baik tersebut merupakan hasil dari proses pendampingan, pengorganisasian, pemberdayaan serta advokasi kepada pemangku kepentingan terkait, yang dikenal dengan istilah RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat). “Masyarakat” adalah mereka yang difabel, keluarga difabel, kader, komunitas, tokoh agama, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

akhir program peduli2

Hingga saat ini, melalui program peduli ini, tercatat ada 37 desa yang telah inklusif terhadap difabel, baik dari penerimaan sosial, pelayanan publik dan pemenuhan layanan dasar, pengembangan sektor ekonomi difabel, serta kebijakan pembangunan, serta ada 11 OPD/SKPD yang telah terlibat dan merencanakan program untuk difabel di Kabupaten Klaten. 37 Desa tersebut berada di Kecamatan Karanganom dan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di semua desa tersebut juga telah berdiri SHG (organisasi difabel di tingkat desa), difabel telah memiliki cluster usaha, terbentuk Tim RBM Desa dan Kecamatan, telah terbentuk Inclusi Centre, serta Koperasi Difabel. Semua desa terkait juga telah mengalokasikan anggaran desa untuk difabel antara 10-40 juta rupiah.  Selama ini, hampir 200-an Kader Inklusi Sosial terlibat dalam Program Peduli KARINAKAS di wilayah tersebut.

Setelah tiga tahun Program Peduli berjalan, KARINAKAS mendapatkan penghargaan sebagai lembaga yang berhasil “Mengorganisir dan Memberdayakan Difabel di Tingkat Desa dan Kecamatan” dari Program Peduli. Penghargaan tersebut yang diserahkan kepada KARINAKAS oleh Gubernur Jawa Tengah (Bp. Ganjar Pranowo) pada Pertemuan Mitra Program Peduli 2019, yang mengusung tema Tiga Tahun Perjalanan Program Peduli: Memperluas Replikasi Praktek Baik Pembangunan Desa Inkusif Disabilitas (9-12/9/2019), di Solo. (Pramono M.)

Serah Terima Hasil Program Peduli kepada PemDa Klaten

Proses Kegiatan Monev dan Serah Terima Hasil Program

Bulan Agustus 2019 ini, Program Peduli KARINAKAS telah memasuki periode akhir, dengan beberapa capaian (goal) yang dicapai bersama para relawan Karinakas untuk Program Peduli Kabupaten Klaten dan bersama Pemerintah setempat. Maka untuk mengawal dan melanjutkan capaian (goal) tersebut, serta keberlanjutan program, maka Tim Program Peduli KARINAKAS mengadakan Monitoring dan Evaluasi Program Peduli bersama stakeholders terkait, dan menyerahkan hasil Program Peduli kepada masyarakat dan Pemerintah setempat.

Hadir dalam monev tersebut unsur dari Difabel/SHG, Kader, Tim RBM Desa dan Kecamatan, Koperasi Inklusi, Pemerintah desa dan Kecamatan dan Dinas terkait, serta tim Program Peduli KARINAKAS. Dalam sambutannya, Camat Karanganom menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas capaian dan dampak Program Peduli dari KARINAKAS, dan berharap masih ada pendampingan lanjutan dari KARINAKAS.

Data hasil program secara simbolik diserahkan oleh Direktur KARINAKAS kepada Pemerintah Daerah yang diwakili Camat Karanganom (Drs Slamet Samodra Karyadi, MM), mewakili SekDa Kabupaten Klaten yang pada saat bersamaan menghadiri pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Klaten

Serah terima hasil Program Peduli

Adapun hasil Program Peduli Kabupaten Klaten a.l: a) Adanya SHG (Self Help Grup) bagi Difabel di tingkat Desa (37 Desa), b) Adanya cluster usaha bagi kelompok difabel (37 Desa), c) Tim RBM baik di tingkat Desa maupun Kecamatan (37 Desa, 2 Kecamatan), d) Data difabel (37 Desa, 2 Kecamatan), e) Adanya SK SHG yang dikeluarkan Pemerintah Desa (37 Desa), f) Adanya SK Tim RBM Desa yang dikeluarkan Pemerintah Desa (37 Desa), g) Adanya Perdes Desa Inklusi (1 Desa), h) Adanya Anggaran Desa untuk difabel (37 Desa), i) Adanya Tim RBM Kecamatan dan SK nya (2 Kecamatan), j) Berdirinya ICKK Bhakti Negeri (1 Kecamatan), k) Adanya 1 Koperasi Inklusi di tingkat Kecamatan yang perlu pengembangan, l) Direvisinya Perda terkait difabel (1 Perda), m) Adanya 1 Perbup terkait aksesibilitas bangunan publik yang perlu tindaklajut, n) Pokja Pendidikan Inklusi dan SK Bupati (1 tingkat Kabupaten), o) Adanya SK Bupati terkait anggaran desa untuk difabel yang telah mulai diimplementasikan (1 SK), p) RAD (Rencana Aksi Daerah) dan Perbup terkait difabel yang telah disepakati dan dihasilkan oleh OPD (1 tingkat Kabupaten), q) “Berjalannya strategi RBM dalam pemenuhan hak difabel”. (Bp. Pramono)

© 2010 karinakas.or.id. | +62 274 552126 | karinakas.office@gmail.com