Sukoharjo (4/9)
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, mengukuhkan Tim RBM Kabupaten Sukoharjo di pendopo Graha Satya Praja, pada Rabu, 4 September 2013. Bersamaan dengan itu, diresmikan pula tim Monitoring Evaluasi Pemda dan Tim SAR. Tiga tim yang diresmikan ini merupakan hasil amanat perda untuk mendukung kerja SKPD kabupaten Sukoharjo. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta dari berbagai pihak (anggota masing-masing tim, SKPD, perangkat kabupaten,dsb).
Tim RBM kabupaten secara khusus dimulai bibitnya semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah th 2009 tentang difabilitas, perbup no 5 tahun 2010 dan revisinya di tahun 2012. Dengan diresmikannya tim ini, paling tidak para difabel di wilayah Sukoharjo mendapatkan peluang yang lebih luas untuk terlibat di masyarakat tanpa harus terdiskriminasi.
KARINAKAS sudah merintis usaha membentuk tim RBM di tingkat kabupaten semenjak 2010. Bersama paguyuban SEHATI, gagasan tentang masyarakat yang inklusif digulirkan di desa Nguter, kecamatan Nguter, Sukoharjo. Dengan dukungan dari perangkat desa, program RBM Karinakas berjalan dengan lancar. Bahkan, partisipasi masyarakat, terutama difabel, cukup tinggi. Terbukti dalam waktu satu tahun, pemerintah desa memberikan dukungan penuh dibentuknya dewan rbm desa.
"Kita tidak mau mengaku-ngaku bahwa RBM Nguter merupakan embrio RBM kabupaten. Namun, memang apa yang kita kerjakan diapresiasi dengan baik oleh bapak Bupati," kata Edi Supriyanto, ketua paguyuban Sehati yang ditunjuk sebagai ketua harian tim RBM kabupaten Sukoharjo.
"Dinas Sosial sangat vital fungsinya dan seringkali kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Sukoharjo mendapat pengakuan dari pemerintah pusat bahwa kinerja dinsos kabupaten ini patut diacungi jempol. Oleh karena itu, tim-tim yang sudah diresmikan hari ini harus dapat bekerja dengan baik supaya semakin banyak orang miskin, difabel, dibantu," demikian kata Wardoyo Wijaya dalam pidatonya yang singkat.
Segala hal besar dimulai dengan hal kecil. Apa yang dirintis oleh KARINAKAS dan Paguyuban Sehati, mendapat tanggapan positif dari Pemda. Kerja sama yang baik, dengan kehendak yang baik, membuahkan kebijakan dan strategi pemerintahan yang berorientasi kesejahteraan semua warga tanpa kecuali.
