KOORDINASI MENJALIN KESEPAKATAN BERSAMA PASCA DISAHKANNYA PERDA DIFABEL

Ditetapkannya Raperda tentang Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel menjadi Perda pada Senin (31/1) perlu disyukuri setelah melalui perjalanan yang panjang. Adanya penambahan sejumlah bab baru dalam Raperda, yang diantaranya bab IX mengenai larangan melakukan tindakan merendahkan harkat dan martabat, mengucilkan atau mengkarantina, mengeksploitasi dan melakukan diskriminasi tidak ada artinya dan tidak mempunyai daya guna jika tidak dilaksanakan dan diimplementasikan secara benar.

 

Perjuangan para difabel serta lembaga-lembaga yang berpihak pada difabel tetap mengupayakan agar peraturan daerah tersebut disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait untuk dipahami, dimengerti, dan secara serius diimplementasikan secara benar agar bermanfaat bagi masyarakat terutama difabel.

 

Dewan Rehabilitasi Difabel Bersumberdaya Masyarakat (DRDBM) Klaten, Persatuan Penyandang Cacat Klaten (PPCK), Tim Advokasi Difabel (TAD) dan KARINAKAS dalam agenda pertemuan Koordinasi Menjalin Kesepakatan Bersama Pasca Disahkannya Perda Difabel (9/6) membahas kesepahaman dan kesepakatan tentang langkah-langkah selanjutnya agar mencapai tujuan yang sama yaitu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan Perda Difabel yang belum adanya keberpihakan terhadap jaminan kesehatan dan perekonomian. Dalam pertemuan ini juga diharapkan dapat disepakati langkah-langkah bersama antara DRDBM, TAD dan PPCK untuk mendorong terimplementasikannya Perda Difabel.

 

Menurut Bambang PPCK, “Perda difabel belum dapat berjalan jika belum ada Perbup, dan sebagai wakil PPCK, memohon dibantu dan mendesak agar perda ini dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti harapan kaum difabel”. Bambang juga menambahkan, menjelang pergantian kepala TAD, anggota juga perlu secara sukarela mengkomunikasikan dengan ikhlas mengenai isu Perda ini tidak berhenti ditengah jalan.

 

Dalam proses diskusi, disepakati untuk melakukan langkah jangka pendek sebagai pengawalan implementasi Perda Difabel yaitu dengan pembentukan tim kecil untuk mendiskusikan draft Perbup. Tim kecil terdiri dari 10 orang yang bergerak, yaitu dari TAD dan DRDBM. Pertemuan selanjutnya diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan demi hak kaum difabel.

 

 

 

© 2010 karinakas.or.id. | +62 274 552126 | karinakas.office@gmail.com