Peran Lembaga Kemanusian Berhadapan Dengan Kearifan Lokal Dalam Program Tanggap Darurat Bancana Alam

Kondisi darurat dimaknai sebagai suatu kondisi ketika masyarakat dan pemerintah yang terkena dampak bencana  tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa bantuan dari pihak luar. Oleh karena itu, banyak pihak luar (baik dari dalam maupun luar negeri) yang membantu saat terjadi bencana alam di berbagai tempat di tanah air. Misalnya, Tsunami di Aceh, Gempa di DIY dan Jawa Tengah, juga  Erupsi Merapi 2010.

Tahun 2005, berdasarkan hasil evaluasi program kemanusian untuk tanggap darurat Tsunami di beberapa Negara dirasa perlu adanya upaya –upaya untuk lebih meningkatkan lagi kualitas program kemanusiaan agar mampu memberi dampak yang lebih terhadap yang diberi bantuan. Untuk itu, lembaga-lembaga kemanusiaan dunia mengembangkan tiga program (Tiga Pilar) untuk melakukan reformasi program kemanusian (Humanitarian Reformation Program/HRP) yang bertujuan meningkatkan dampak bantuan kemanusian terhadap masyarakat yang terkena dampak  bencana.


Ketiga Pilar/ program tersebut adalah:
1.    Memperkuat koordinasi antar pelaku kemanusian baik dalam kondisi normal dan saat melakukan operasi kemanusian di lokasi yang sama. Perwakilan PBB, UNOCHA (United Nations Office for Coordinations Humanitarian Affair) biasanya yang akan bertugas untuk memastikan dan memimpin koordinasi antar lembaga.tersebut.


2.    Memperkuat keahlian disetiap sektor (air bersih, pangan, hunian dan medis serta manajemen tanggap darurat) yang dibutuhkan saat tanggap darurat dilakukan. Lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini akan tergabung dalam sektor –sektor dan membentuk sebuah kelompok kerja berdasar sektor yang diemban oleh masing-masing lembaga.


3.    Memperkuat pendaanan baik dari ketersediaan maupun mekanisme penggunakan agar operasi kemanusian dapat berjalan lebih efesien dan efektif. UNOCHA menyediakan dana IDR 1 milyar utk response awal bencana dan rehabilitasi berskala internasional.


Upaya-upaya tersebut sudah dan sedang terus dilakukan hingga target tercapai.

Kearifan Lokal untuk tanggap Darurat Bancana Alam dilihat dari tiga pilar Program Reformasi Kemanusiaan- Belajar dari tanggap darurat Erupsi Merapi 2010
Banyak pihak terlibat dalam aksi kemanusian dalam mengurangi dampak Erupsi Merapi 2010, baik pemerintah, lembaga  profit dan non profit (lembaga kemanusiaan), baik dari sekitar Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta bahkan dari manca negara ikut ambil bagian dalam situasi kemanusian tersebut. Dari program-program yang dilakukan, kearifan lokal masyarakat juga kita temuai dalam 3 bidang tersebut dan itu sungguh membantu menciptakan situasi yang baik.

 

Koordinasi


Lembaga-lembaga International memiliki mekanisme dalam meresponse kejadian bencana. Mereka biasanya secara otomatis akan melakukan koordinasi untuk melakukan response secara cepat dan tepat serta menghindari terjadinya  overlapping. Di tingkat lokal (Provinsi DIY), Forum PRB DIY (KARINAKAS termasuk bagiannya)  mengambil peran untuk melakukan koordinasi. Dibantu oleh berbagai pihak, termasuk UNDP (United Nations for Development Program), mereka melakukan  pertemuan rutin untuk mendapatkan update setiap perkembangan di lapangan selama masa tanggap darurat Merapi 2010.


Di tingkat masyarakat (RT, RW, Dusun, Desa, Organisasi lokal (gereja, masjid, pondok pesantren, sekolah dll) yang menerima kedatangan pengungsi koordinasi dilakukan di antara kelompok atau antar mereka untuk menentukan peran yang bisa mereka lakukan berdasar sumber daya yang ada. Sebagai contoh: beberapa pengurus RT dan dukuh di sekitar kantor KARINAKAS datang untuk minta bantuan bagi para pengungsi Erupsi Merapi yang tinggal di lingkungannya.

 


Program


Beberapa lembaga international langsung mengirimkan bantuan (berupa barang maupun dalam bentuk lain) yang sudah mereka disiapkan jauh sebelum bencana terjadi (beberapa dari mereka memiliki program kesiap-siagaan untuk tanggap darurat) baik untuk Program Air bersih dan Sanitasi, Pangan, Pemukiman dan Pelayanan Kesehatan. Dan masing-masing sektor ini memiliki standard pelaksanaan program. Standard yang digunakan bertujuan untuk memastikan kualitas dan kuantitas layanan sehingga tidak terjadi bencana lanjutan, misalnya terjadi wabah diare yang berakibat pada kematian akibat mengkonsumsi air yang tidak bersih atau terjadi konflik karena pemberian bantuan yang tidak merata.


Namun beberapa inisiatif lokal tidak kalah hebatnya:

a.Sektor pangan
Harus diakui gerakan nasi bungkus dan pakaian pantas pakai mampu membantu ribuan orang tetap tenang dan berpikir sehat walau dalam situasi di pengungsian. Sebelum bantuan dari luar atau pemerintah setempat (yang seharusnya melakukan fungsi itu) datang mencukupi kebutuhan ini.

b. Sektor Papan/shelter
Banyak individu, kelompok masyarakat maupun lembaga menyediakan tempat untuk memberi naungan dan menyediakan kebutuhan hidup selama di penampungan pada mereka saat pemerintah tidak sanggup melakukan itu.

c. Sektor Air Bersih dan Sanitasi
Mereka tidak saja ditampung untuk mendapat naungan namun masyarakat juga memastikan untuk urusan MCK (mandi cuci kakus) juga tercukupi. Mereka berbagi dengan para penyintas yang mengungsi di tempat tinggalnya.

d.Sektor Kesehatan
Banyak organisai lokal yang memang bergerak di bidang kesehatan memberikan pelayanan medis. Namun, masyarakat awam yang tidak punya keahlian itu juga membantu korban dengan obat-obatan yang sekiranya dapat digunakan oleh para penyintas.

Pendanaan

Dana (uang) menjadi salah satu sarana penting bagi setiap orang untuk membeli kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Banyak masyarakat penerima penyintas yang mengungsi di suatu wilayah cukup bijak menyikapi itu.

 

Mereka dengan rela menggunakan sumber daya yang mereka miliki termasuk uang pribadi untuk mencari bantuan. Tidak sedikit dari mereka secara individu juga memberikan bantuan yang diupayakan dari sumber daya mereka sendiri langsung kepada penyintas baik berupa uang ataupun barang.

 

Peran Lembaga Kemanusian Terhadap Kearifan Local Dalam Program Tanggap Darurat.

Melihat apa yang sudah dilakukan masyarakat dalam menyikapi kondisi darurat Erupsi Merapi 2010 dan ternyata itu mampu membantu mengurangi resiko munculnya bahaya susulan akibat keterbatasan dari pemerintah sebagai penanggung jawab unutk kondisi tersebut, ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga kemanusian:

1.    Memperhitungkan kearifan lokal dalam analisis situasi sebelum mereka melakukan program tanggap darurat. Program tanggap darurat yang dilakukan oleh pihak luar (termasuk lembaga-lembaga kemanusian) seyogyanya hanya akan dilakukan bila kearifan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang terdampak bencana. Banyak lembaga menggunakan standar pelayananan dalam kemanusiaan. Standar tersebut diakui secara internasional dan disebut dengan standar SPHERE. Sementara, masyarakat memiliki standard sendiri dalam hal ini yaitu Tepa Selira. Tepa selira adalah menempatkan diri mereka pada pihak korban. Itulah yang mampu mendorong mereka berbelas kasih untuk melakukan hal-hal yang sekiranya membantu meringankan para penyintas di empat sektor tersebut.

2.    Menjaga dan menguatkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mempraktekan hal-hal baik itu pada masa-masa mendatang agar orang yang mengalami peristiwa bahaya tidak sampai mengalami bencana. Di sinilah peran lembaga kemanusiaan untuk memberikan program peningkatan kemampuan (capacity building) masyarakat baik melalui training, penguatan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat (RT,RW, PKK, Karang Taruna, Gereja, Masjid, Pondok Pesantren, Sekolah dll.) supaya dapat terlibat dalam tanggap darurat melalui sumber daya yang ada dan koordinasi di antara mereka.

3.    Dan dalam aktivitas tersebut lembaga – lembaga kemanusian juga harus terus mendorong pemerintah menjalankan fungsinya karena merekalah penanggung jawab utama dalam situasi itu.
Dengan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah setempat dalam mengadapi ancaman bahaya di suatu lokasi, risiko dampak bencana dapat dikurangi secara signifikan.


 


By  Anang Setiyargo

 

 

 

© 2010 karinakas.or.id. | +62 274 552126 | karinakas.office@gmail.com